Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL), Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan potensi gas biogenik di Cekungan Bali Utara. Temuan tersebut merupakan hasil survei  Kapal Riset Geomarin III.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko‎ mengatakan, hasil penelitian potensi gas biogenik dari  survei yang berlangsung 26 April hingga 18 Mei 2017 ini, menunjukkan adanya tempat terakumulasinya migas yang potensial sebagai target analisis lanjut untuk diusulkan sebagai kandidat Wilayah Kerja migas di masa mendatang.

"Besarnya potensi gas biogenik di Indonesia menjadi target penelitian P3GL berikutnya, sehingga selain menambah lokasi WK migas, juga akan menambah sumber daya gas di Indonesia," kata Sujatmiko, dalam situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Selasa (23/5/2017).

Menurut Sujatmiko, untuk pertama kalinya penelitian potensi migas menggunakan kapal yang dilengkapi peralatan lengkap selain seismik 2D, yaitu gravity meter, geomagnete dan echosounder multibeam.

Alat tersebut untuk menentukan model dan dimensi cekungan migas, sehingga akan menambah pemahaman tentang sistem petroleum (petroleum system) yang merupakan konsep penting dalam bidang migas.

"Saat ini belum ada kapal riset di Indonesia, yang dilengkapi peralatan sejenis dan peralatan pendukung lainnya," dia menjelaskan.

‎Selain Bali Utara, ada sepuluh cekungan lainnya yang direkomendasikan untuk diteliti P3GL. Kesepuluhnya yaitu Cekungan Sibolga, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Utara Jawa Barat, Utara Jawa Timur, Barito, Kutai, Tarakan, Sengkang dan Waipoga. Tujuh cekungan terbukti mengandung gas biogenik dan tiga cekungan di area cekungan frontier.

Gas biogenik bukan target utama dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Kebanyakan ditemukan tidak sengaja saat pencarian target gas dan minyak konvensional (termogenik). Kedalamannya antara 500 - 1.000 meter sehingga biaya eksplorasi, pengeboran dan produksi relatif murah.

Sekitar 20 sampai 30 persen cadangan gas dunia adalah gas biogenik dan baru ditemukan 4 trillion cubic feet (TCF) dan sebagian diproduksi di Indonesia. Baru 3,8 persen dari total 104 TCF gas cadangan Indonesia yang ditemukan sebagai gas biogenik dan masih banyak yang belum ditemukan di Indonesia.

Salah satu pemanfaatan gas biogenik di Indonesia di Lapangan Gas Kepodang, BIok Muriah (Cekungan Pati), sekitar 70 km di utara lepas pantai Rembang. Lapangan seluas wiIayah 2.778 km2 ini menghasilkan gas 354 MMSCFD.

Gas tersebut dialirkan melalui pipa sejauh 207 km untuk memenuhi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok di Semarang. Total kapasitas pembangkit Tambak Lorok sebesar 1.000 MW, dan lapangan gas Kepodang akan menyumbangkan listrik 600 MW.

Potensi gas biogenik dan beberapa sumur telah berproduksi di Cekungan Utara Jawa Timur, berbatasan dengan Cekungan Bali di perairan Bali Utara. Sumur bor Terang-1 terdapat indikasi potensi gas biogenik pada Formasi Mundu dengan kisaran kedalaman 600 sampai 700 meter di bawah permukaan dasar laut dan penyebarannya sampai ke bagian tenggara Pulau Kangean.

‎Kapal riset Goemarin III juga sedang melakukan  survei potensi energi panas laut (Ocean Thermal Energy Conversion/OTEC), di perairan Bali utara yang laut dalamnya cukup dekat pantai.

OTEC merupakan bagian dari energi baru terbarukan yang bersumber dari perbedaan temperatur air laut yang mudah ditemukan pada perairan laut tropis.

Potensi OTEC di Indonesia merupakan terbesar di dunia, tersebar di pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Sulawesi, Maluku Utara dan Bali. P3GL telah mengkaji dan meneliti potensi OTEC pada 17 lokasi sebesar 41 Giga Watt (GW). Untuk itu, P3GL telah merancang langkah strategis dalam riset OTEC, terutama menentukan lokasi prospek seluruh Indonesia sebagai dasar investasi OTEC.

Tiga orang pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diamankan Polres Sarolangun. Ketiganya diamankan bersama satu unit alat berat (eskavator) untuk kegiatan PETI, Senin (22/5). Informasi yang didapatkan, penangkapan tersebut dilakukan oleh Polsek Limun yang di back up Satuan Reskrim Polres Sarolangun, sekitar pukul 13.00 Wib.Berawal saat aparat mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan, bahwa di Dusun Pulau Teluk Desa Tambang Tinggi, Kecamatan Cermin Nan Gedang terdapat aktivitas PETI menggunakan alat berat. Berdasarkan informasi itu polisi langsung melakukan penyelidikan. Akhirnya di lokasi, polisi berhasil mengamankan alat berat untuk aktivitas PETI itu. Selain itu polisi juga berhasil mengamankan dua orang yang merupakan pekerja atau operator alat berat dan satu orang kenek. Kapolres Sarolangun, AKBP Budiman melalui Kabag Ops Polres Sarolangun, Kompol Agus Saleh dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut. Saat ini barang bukti dan operator telah berada di Polres Sarolangun untuk Proses hukum lebih lanjut. “Sekitar pukul 22.00 Wib malam tadi kita bawa ke Mapolres,” kata Kabag Ops, Selasa (23/5). Diungkapkannya, saat penangkapan, pihak berhasil mengamankan, yakni alat berat yang digunakan untuk melakukan PETI berupa satu unit eskavator. Selain itu juga diamankan dua operator serta satu orang kenek. Disampaikannya, untuk identitas dua operator yang diamankan yakni, Saifudin alias Asep Bin Jajak (21) warga Dusun Malang Sari Desa Siliwangi Kecamatan Singkut dan Sofyan Bin Satiman (22) warga Desa Cilacap, Kecamatan Singkut.
“Untuk kenek (Halver) atas nama Hari Purnomo Bin Amsori (20) warga Singkut VII TSM Desa Pematang Kolim. Selain itu kami juga menggamankan barang bukti berupa satu buah ember berwarna kuning yang berisikan pasir emas hasil PETI serta Karpet yang digunakan para pekerja,” tandasnya.

(SUMBER-Tribun Jambi)

Pemerintah Jambi mengusulkan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan masih menunggu putusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan pengawasan ketat, WPR dinilai salah satu cara meminimalisir kerusakan lingkungan, maupun menekan konflik sosial.

Tambang emas rakyat, katanya,  sudah turun-temurun jadi sumber ekonomi masyarakat hingga tak bisa ditutup begitu saja.

“Manfaat WPR banyak, kerusakan lingkungan dapat diminimalisir, pendapatan daerah meningkat, mengurangi konflik sosial, dan sumber daya alam bisa dimaksimalkan,”  katanya.

Pada 2012, Pemerintah Muaro Bungo,  mengusulkan 900 hektar di Jujuhan, jadi WPR. “Bentuknya spot-spot, tak ngumpul jadi satu. Izin WPR maksimal 25 hektar,” katanya, merujuk Pasal UU Mineral dan Batubara (Minerba).

Pada 30 November 2015, pemerintah Jambi melayangkan surat revisi usulan perluasan WPR pada KESDM. Empat kabupaten turut mengusulkan yakni, Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Kerinci. Hingga ini, belum ada persetujuan KESDM.

“Sekarang masih dikaji. Karena ada beberapa pihak ikut terlibat pembentukan WPR,” kata Zumi Zola, Gubernur Jambi, beberapa waktu lalu.

Saat usulan WPR disetujui, katanya, bukan berarti pertambangan ilegal di Jambi akan hilang. “Setelah ada Perda WPR terus tambang ilegal hilang gitu saja? Nggak, bukan seperti itu. Ini balik-balik kesadaran masyarakatnya lagi,” katanya.

Salam bilang, usulan WPR bentuk upaya pemerintah Jambi meminimalisir kerusakan lingkungan dampak aktivitas tambang emas ilegal.

Model pertambangan rakyat, digadang-gadang akan lebih ramah lingkungan. Banyak aturan disyaratkan untuk mendapatkan izin WPR sesuai PP No.23 Tahun 2010, tentang Pelaksaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, seperti pakai alat tambang berdaya maksimal 25 horse power.

“Kalau sudah pakai alat berat dan bahan kimia, itu izin harus IUP(izin usaha pertambangan-red).”

Dampak lain penetapan WPR, katanya, masyarakat penambang harus mengurus izin tambang rakyat (IPR). Salam percaya, dengan terbit IPR pendapatan Pemerintah Jambi sektor tambang akan terdongkrak.

Meski demikian, pemerintah Merangin justru memilih tak melanjutkan usulan WPR pada 2012. Merangin,  belum berani bertanggungjawab untuk reklamasi bekas tambang.

“Kalau WPR itu pemerintah daerah harus mengawasi langsung dan ikut bertanggungjawab pemulihan pasca tambang.”

JAMBI - Satgas Ops Peti Polres Bungo, Jambi tidak main-main lagi dengan aksi pelaku penambangan emas liar tanpa ijin (peti) di wilayah hukumnya.

Setelah berhasil memusnahkan 24 rakit dompeng alat penambangan emas dengan cara dibakar pada Jumat 14 April 2017 kemarin, Satgas Ops Peti Polres Bungo kembali menggasak pelaku peti di kawasan Desa Sepungkur, Kecamatan Babeko, Kabupaten Bungo, Jambi, Sabtu 15 April 2017.

Menurut Kabid Humas Polda Jambi AKBP Kuswahyudi Tresnadi, penertiban peti tersebut dipimpin langsung Kapolres Bungo AKBP Asep Amar. "Kali ini, petugas berhasil memusnahkan 18 rakit dompeng dengan cara dibakar di TKP di tengah sungai setempat," ungkapnya.

Kegiatan sendiri dimulai dari Sabtu pagi pukul 09.30 WIB, ratusan petugas bersenjata lengkap menuju lokasi peti. Masih dengan kondisi yang sama seperti Jumat kemarin, puluhan pelaku peti yang masih nekat beroperasi begitu melihat petugas langsung kabur melarikan diri ke seberang sungai.

Usai memusnahkan belasan rakit peti, sekitar Sabtu petang pukul 15.30 WIB kegiatan berakhir dan petugas kembali ke Polres Bungo.

sumber (Sindonews).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melantik lima pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan 9 Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas).

Jonan mengatakan, pelantikan 14 pejabat tersebut merupakan lanjutan dari pengangkatan anggota Komite BPH Migas dan pimpinan SKK Migas, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ucapkan selamat atas pengangkatan anggota Komite BPH Migas oleh bapak Presiden dan juga atas pengangkatan pimpinan SKK Migas yang dilantik pada hari ini," kata Jonan, saat melantik di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Penggantian anggota Komite BPH Migas merupakan upaya untuk melakukan regenerasi. Dia pun mengapresiasi kinerja anggota Komite yang mengalami pergantian.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota BPH Migas yang diganti. Betul-betul terima kasih karena selama ini sudah berusaha maksimal," ucap Jonan.

Terkait dengan pimpinan SKK Migas, Jonan juga mengapresiasi kinerja, salah satu pimpinan yang mengalami pergantian adalah Wakil Kepala SKK Migas, sebelumnya dijabat oleh Zikrullah digantikan oleh Sukandar.

"Untuk saudara dari SKK saya ucapkan selamat. Dan yang menyelesaikan tugas per hari ini saya ucapkan terima kasih," tutur Jonan.

14 pejabat yang dilantik adalah:

Ketua BPH Migas Fanshurullah AS
Direktur Bahan Bakar Minyak pada BPH Migas Henry Ahmad
Anggota Komite BPH Migas Ahmad Rizal
Anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan
Anggota Komite BPH Migas Hari Pratoyo
Anggota Komite BPH Migas Muhammad Ibdu Fajar
Anggota Komite BPH Migas Jugi Prajohjo
Anggota Komite BPH Migas Saryono Hadiwidjojo
Anggota Komite BPH Migas Marwansyah Lobo Balia
Wakil Kepala SKK Migas Sukandar
Sekretaris SKK Migas Arief Setiawan Handoko
Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffe Arizon Suardin
Deputi Operasi SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas M. Atok Urrahman.

Sumber (ww.esdm.go.id)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‎ Hal ini merupakan buah dari pembenahan yang dilakukan instansi tersebut.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, ‎predikat WTP wajib dipertahankan, mengingat terakhir kali Kementerian ESDM mendapatkan predikat WTP pada 2013.‎ Dirinya juga menginstruksikan agar Inspektur Jenderal Kementerian ESDM proaktif untuk mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi BPK.
"Kami telah menetapkan target, bahwa Kementerian ESDM harus melaksanakan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan rekomendasi BPK, di saat yang bersamaan harus meningkatkan pengelolaan keuangan yang sudah baik," kata Jonan, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Jonan menjelaskan, predikat WTP ini juga merupakan implementasi arahan Presiden Joko Widodo bahwa di dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), setiap Kementerian atau Lembaga tidak bermain-main dengan anggaran. Penggunaan APBN juga harus sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus benar-benar mendapatkan manfaat penggunaan APBN.

"Opini WTP bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Anggaran yang dialokasikan harus betul-betul digunakan untuk membiayai program yang sudah direncanakan dengan cermat dan taat aturan. Saya tidak akan beri toleransi bagi siapa saja yang bermain-main dengan uang rakyat," papar Jonan.

Sepanjang 2016, Kementerian ESDM telah melakukan upaya nyata meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menata 3 aspek pengelolaan keuangan, yang meliputi penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB), penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan penatausahaan barang persediaan yang tersebar di seluruh wilayah indonesia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian ESDM guna mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan Kementerian ESDM 2016, antara lain adalah sebagai berikut:

Penatausahaan Piutang PNBP, konfirmasi rekonsiliasi dan evaluasi piutang PNBP setiap tutup tahun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan nilai piutang PNBP pada Laporan Keuangan KESDM pada saat pemeriksaan oleh BPK RI.

Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB), ATB senilai sekitar Rp1,7 triliun telah dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, ‎berkoordinasi dengan Direktorat Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, telah dilakukan koreksi buku yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Penatausahaan Barang Persedian, ‎dengan melakukan inventarisasi empat tahap. Jumlah Persediaan yang diinventarisasi sebanyak 779 Unit senilai Rp666,2 miliar tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan tercatat pada Sekretariat Jenderal, Badan Geologi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), selain itu menyerahkan barang persediaan kepada Pemda sebanyak 9.561 Unit senilai Rp985,7 miliar.

sumber (www.esdm.go.id)

Tim Uji Laik Operasi (ULO) oleh Lembaga Inspeksi Terakreditasi (LIT) di damping pejabat pengawas ketenagalistrikan DESDM Provinsi Jambi di terima Pimpinan pabrik kelapa sawit PT. Megasawindo Perkasa di Kecamatan Pelepat ilir Kabupaten Bungo.

Pelaksanaan inspeksi oleh Lembaga Inspeksi Terakreditasi (LIT) Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 3 x 3.565 kVA yang didampingi pejabat pengawas ketenagalistrikan DESDM Provinsi Jambi pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Megasawindo Perkasa tanggal 3-5 Mei 2017 di Kabupaten Bungo.

Name plate Generator 3 x 3.565 kVA, pada Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang pada Pabrik Kelapa Sawit PT. Megasawindo Perkasa di Kabupaten Bungo. (eph)

Pejabat pengawas ketenagalistrikan DESDM Provinsi Jambi sedang mengamati secara visual pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas 3 x 3.565 kVA pada pabrik kelapa sawit PT. Megsawindo Perkasa.

JAKARTA - Memasuki Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Indul Fitri 1438H/2017M, PT Pertamina (Persero) memperkirakan beberapa jenis bahan bakar minyak dan LPG akan mengalami peningkatan kebutuhan. Konsumsi BBM seperti tahun-tahun sebelumnya akan meningkat sekitar 15% sedangkan LPG untuk rumah tangga diperkirakan akan meningkat sekitar 8% dan untuk memenuhi kebutuhan LPG tersebut, PT Pertamina (Persero) akan menambah pasokan LPG bagi masyarakat. Demikian diutarakan Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero), Gigih Wahyu Hari Irianto saat Konferensi Pers Posko Nasional ESDM dalam menyambut Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Senin (5/6).

LPG merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama saat bulan Ramadhan dan lebaran dimana konsumsi LPG cenderung mengalami peningkatan. "Konsumsi LPG bagi rumah tangga kami perkirakan akan meningkat sebesar 8% pada saat puasa dan lebaran, karena itu kita telah mempersiapkan berbagai macam skenario terkait dengan pasokan LPG ini untuk mengatasi peningkatan kebutuhan tersebut," tambah Gigih.

Menurut Gigih yang paling krusial dari LPG ini adalah penjualan di outletnya atau ditingkat pengecernya. Rantai distribusi LPG relative panjang untuk itu seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai langkah antisipasi Pertamina akan menambah pasokan LPG ke pasar agar dapat menghindari kelangkaan akibat hirarki distribusi.

"Mulai sekarang konsumsi LPG sudah meningkat, tetapi saya yakin dengan tambahan pasokan LPG dari kita kemudian ditambah lagi dengan effort khusus kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi, saya yakin LPG ini bisa amankan dengan baik," pungkas Gigih.

Sebagai langkah antisipatif menghindari kelangkaan di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Pertamina menyiagakan Pangkalan dan Pengecer Siaga LPG 2017 yang akan beroperasi secara penuh, diharapkan dengan petugas-petugas siaga ini maka kelangkaan LPG tidak lagi terjadi. (SF)

JAKARTA - Koordinator Posko Nasional ESDM, M Fanshurullah Asa meyakinkan masyarakat yang akan berlebaran, bahwa kondisi stok BBM dan listrik menghadapi lebaran dalam kondisi sangat aman. "Cadangan operasional selama Idul Fitri 1438H itu sangat aman dari mulai solar 28 hari, Solar/Biosolar 28 hari, Premium 22 hari, Pertalite 22 hari, Pertamax 22 hari, Pertamax Turbo 24 hari, Pertadex 25 hari, Kerosene 68 hari, Avtur 24 hari dan LPG 14 hari," ujar Fansharullah usai Rapat Kooridinasi Tim Posko Nasional ESDM, Senin (5/6).

Sama seperti Pertamina, stok yang dimiliki PT AKR Corporindo, Tbk dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri juga dalam kondisi aman yakni, Minyak Solar (AKRASOL) stok mencukupi untuk kebutuhan 32 hari dan Bensin RON 92 (AKRA 92) mencukupi untuk kebutuhan 164 hari.

Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan BBM, listrik maupun LPG selama bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri mencukupi agar masyarakat dapat tenang berlebaran. Kebutuhan BBM dan LPG umumnya saat Ramadhan dan Idul Fitri akan mengalami kenaikan. BBM seperti tahun-tahun sebelumnya akan mengalami lonjakan permintaah hingga mencapai 15% sedangkan LPG 8%.

Untuk memastikan ketersediaan BBM, LPG dan listrik tim Posko Nasional ESDM akan melakukan kunjungan lapangan secara rutin pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu selama H-1- hingga H+10. "Kawan-Kawan Posko setiap Jumat, Sabtu dan Minggu akan kangsung kunjungan lapangan jadi baik itu Pertamina, PT AKR, kemudian juga PGN, PLN dan juga kawan-kawan dari Geologi juga itu akan setiap Jumat, Sabtu dan Minggu turun ke lapangan melihat langsung kondisi, sehingga kita bisa membuat preventive action langkah-langkah yang sifatnya antisipasi yang sifatnya preventive," ujar Fanshrullah.

Menurut Fanshurullah, langkah - langkah preventive tersebut diperlukan apabila terjadi sesuatu hal memungkinkan terjadinya potensi yang mengganggu kenyamanan masyarakat kita yang melaksanakan liburan pulang mudik.

Mengenai pasokan listrik, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PT PLN (Persero) I Made Suprateka mengatakan, akan terjadi perubahan beban puncak dari sebelumnya di Jakarta terdistribusi ke daerah-daerah tujuan mudik."Kondisi gardu Jakarta yang kritis justru terselamatkan saat lebaran karena ada perpindahan beban puncak. Di daerah-daerah akan terjadi peningkatan beban puncak tetapi terjadi pemecahan yang sebelumnya terkonsentrasi di Jakarta," ujar Made.

"Selama lebaran ini pasokan listrik kami yakinkan secara system, suplay listrik ini aman," pungkas Made. (SF)

JAKARTA - Hingga H+6 Hari Raya Idul Fitri 1438 H (1 Juli 2017), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Posko Nasional Sektor ESDM melaporkan bahwa stok maupun proses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dalam posisi normal, begitu pula halnya dengan kondisi beban puncak pasokan listrik nasional.

Sesuai laporan posko, selama hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2017 ketahanan kondisi stok BBM dan LPG aman dan berjalan normal dengan ketahanan stok antara 21-41 hari, sementara cadangan operasi pasokan listrik secara keseluruhan sebesar 4,5 GW.

Posko nasional sektor ESDM terus mengawal kondisi BBM, LPG dan pasokan listrik selama arus balik Idul Fitri 1438 H. Contohnya, pasokan BBM untuk wilayah pelabuhan Merak-Bakauheni, stok BBM dijaga 2 kali lipat dari kebutuhan reguler. Langkah ini di lakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pasokan BBM sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat saat arus balik tahun ini.

Dalam kunjungan kerja ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Panjang di Provinsi Lampung, Sabtu (1/7), Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa pengelolaan dan pemenuhan pasokan BBM pada periode lebaran 2017 mengalami peningkatan positif dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya "Secara umum, tahun ini, khususnya tentang pasokan BBM jauh lebih bagus dari tahun-tahun lalu. Kekurangan di tiap daerah, termasuk LPG hampir tidak ada, sangat minimal sekali," tutur Menteri Jonan.

Secara rinci, ketahanan stok BBM dan LPG pada 1 Juli 2017 adalah sebagai berikut: Premium: 21,07 hari; Solar: 28,30 hari; Pertalite: 23,68 hari; Kerosene: 78,84 hari; Pertamax: 27,70 hari; Pertamax Turbo: 41,06 hari; Pertamina Dex: 36,15 hari; Dexlite: 27,37; LPG: 17,43 hari dan Avtur 27,63 hari.

Dengan ketahanan stok bahan bakar tersebut, Menteri Jonan menyatakan bahwa sampai hari ini, tidak ada daerah di Indonesia yang mengalami kekurangan dan kesulitan pasokan BBM. "Tidak sampai ada suatu daerah yang kekurangan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau ada satu atau dua titik mungkin kekurangannya itu 3 jam, karena terlambat dalam pengiriman. Tidak sampai satu hari," ungkap Menteri Jonan.

Sementara itu, pada periode beban puncak listrik 1 Juli 2017 siang, secara keseluruhan daya mampu pasok nasional adalah sebesar 27.077,34 MW dengan beban puncak sebesar 22.696,60 MW, sehingga terdapat cadangan operasi sebesar 4.591,24 MW.

Selain mengantisipasi ketersedian BBM dan pasokan listrik, posko ESDM juga memantau dengan seksama aktivitas geologi. Posko melaporkan Gunung Sinabung masih dalam status awas (level IV). Teramati guguran dengan jarak luncur 500-1000m memgarah ke timur, tenggara, dan selatan pada 1 Juli 2017 dari pukul 12.00-18.00.

Masyarakat dan pengunjung/wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari puncak, jarak 7 km untuk sektor selatan-tenggara, jarak 6 km untuk sektor tenggara-timur, serta jarak 4 km untuk sektor utara-timur Gunung Sinabung. Masyarakat yang berada di sekitar dan bermukim di sekitar hilir daerah aliran sungai Laborus agar tetap waspada mengingat adanya kemungkinan bendungan jebol sewaktu-waktu akibat tidak dapat menahan volume air yang dapat menyebabkan lahar/banjir bandang ke hilir.

Sementara itu terdapat 17 gunung api masih dalam tingkat aktivitas Waspada (level II), yaitu: G.Karangetang, G.Lokon, G.Rinjani, G. Soputan, G. Sangeanapi, G. Rokatenda, G. Dukono, G. Ibu, G.Gamkonora, G. Gamalama, G. Banda Api, G. Semeru, G.Bromo, G. Anak Krakatau, G.Dempo, G.Marapi dan G.Kerinci. Meski demikian, tidak ada laporan gempa diatas 5 Skala Richter dan kejadian tanah longsor pada tanggal 1 Juli 2017 mulai pukul 15.00-21.00.

Download Laporan Harian Pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM: Status 1 Juli 2017 di sini. (KO)

JAKARTA - Pemerintah menargetkan pada tahun 2019 mendatang seluruh wilayah Indonesia dapat terlistriki 100%. Seluruh Desa dan Dusun yang masih belum berlistrik dan terlistriki seadanya akan menjadi prioritas untuk diterangi. Yang harus diperhatikan dalam melistriki wilayah-wilayah belum terlistriki adalah pelaksanaanya harus merata, menyeluruh dan harganya harus terjangkau oleh masyarakat, demikian diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dalam Forum Diskusi Profesional (Fordip) dan Focus Group Discussion (FGD) di Kampus Magister Manajemen Universitas Gajah Mada, Jakarta, Kamis (14/9).
"Ada tiga hal, ini arahan Presiden tentang kelistrikan. Satu itu kapasitas, makanya kita punya target 35.000 MW itu bisa dicapai dalam jangka waktu yang secepat mungkin. Yang kedua, itu mengenai distribusi yang merata dan yang ketiga, harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan rakyat," ujar Jonan.
Mengenai distribusi yang merata, Jonan menjelaskan, saat ini pengerjaannya telah dimulai. Sekitar 2.500 desa, terutama di wilayah timur Indonesia yang sama sekali tidak ada listrik. Dalam dua tahun, 2017-2018, seluruh rumah setidaknya memiliki lampu "Sekarang ada juga 10.000 desa lebih yang listriknya tidak cukup atau seadanya, misalnya ada lima dusun, yang ada lisitriknya 2-3 dusun. Nah yang seperti ini harus dipenuhi, nah ini target sampai 2019 selesai," jelas Jonan.
Jonan menambahkan, yang juga tidak kalah penting adalah tarif tenaga listrik yang harus terjangkau oleh semua lapisan, karena jika tidak terjangkau akan menimbulkan kecemburuan sosial. "Ada kira-kira 2 juta saudara kita yang akses listriknya sangat terbatas atau hampir tidak ada, pada suatu hari ada kabel listrik lewat depan rumah, terus ada pemuda tanya ke orang tuanya, Pak kenapa kita engga langganan listrik, dulu katanya ga langganan listrik karena ga ada kabel listrik, sekarang ada kabel listrik kita ga langganan juga. Kalau orang tuanya bilang, ini listriknya kita engga mampu bayar karena terlalu mahal, anak ini akan mempunyai sakit hati yang besar sekali," terang Jonan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, hingga akhir semester I tahun 2017, rasio elektrifikasi nasional mencapai 92,80%. Masih ada dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Papua yang rasio elektrifikasinya kurang dari 70%. (SF)

JAKARTA - Harga Batubara Acuan (HBA) untuk penjualan langsung (spot) yang berlaku tanggal 1 Agustus 2017 hingga 31 Agustus 2017 pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB vessel) adalah USD 83,97/Ton, sebagaimana dirilis dalam portal www.minerba.esdm.go.id. HBA bulan Agustus 2017 naik sebesar USD 5,02 atau naik 6,36% dibandingkan dengan HBA Juli 2017 USD 78,95. Bila dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya (year on year) HBA Agustus 2016 USD 58,37 maka HBA Agustus 2017 naik signifikan sebesar USD 25,60 atau naik 43,9%. 

Nilai HBA adalah rata-rata dari 4 indeks harga batubara yang umum digunakan dalam perdagangan batubara yaitu: 

Indonesia Coal Index, Platts59 Index, New Castle Export Index, dan New Castle Global Coal Index. HBA menjadi acuan harga batubara pada kesetaraan nilai kalor batubara 6.322 kkal/kg Gross As Received (GAR), kandungan air (total moisture) 8%, kandungan sulphur 0,8% as received (ar), dan kandungan abu (ash) 15% ar. Berdasarkan HBA selanjutnya dihitung Harga Patokan Batubara (HPB) yang dipengaruhi kualitas batubara yaitu: nilai kalor batubara, kandungan air, kandungan sulphur, dan kandungan abu sesuai dengan merek dagang utama batubara atau brand yang disebut dengan HPB Batubara Marker. 

HPB Batubara Marker terdiri dari 8 brand batubara yang sudah umum dikenal dan diperdagangkan. HPB Batubara Marker periode bulan Agustus 2017 untuk 8 brand batubara dalam USD/Ton adalah sebagai berikut :
1. Gunung Bayan I : 90,15 (naik 6,4% dibandingkan HPB Juli 2017)
2. Prima Coal : 89,92 (naik 6,0% dibandingkan HPB Juli 2017)
3. Pinang 6150 : 81,13 (naik 6,0% dibandingkan HPB Juli 2017)
4. Indominco IM_East : 68,65 (naik 6,3% dibandingkan HPB Juli 2017)
5. Melawan Coal : 66,02 (naik 5,8% dibandingkan HPB Juli 2017)
6. Enviro Coal : 61,74 (naik 5,5% dibandingkan HPB Juli 2017)
7. Jorong J-1 : 49,74 (naik 5,5% dibandingkan HPB Juli 2017)
8. Ecocoal : 45,35 (naik 5,3% dibandingkan HPB Juli 2017)

Selain 8 merek dagang batubara ini, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM setiap bulan menetapkan HPB untuk merek dagang batubara lainnya antara lain: Marunda Thermal Coal, Mandiri 1, BSS Coal, IBP 5000, dan LIM 3010. Daftar 69 HPB merek dagang batubara lainnya secara lengkap dapat dilihat di portal www.minerba.esdm.go.id.
Harga Batubara Acuan per bulan pada bulan Januari 2017 hingga Agustus 2017 adalah sebagai berikut :

  • Januari 2017 sebesar USD 86,23 /ton
  • Februari 2017 sebesar USD 83,32 /ton
  • Maret 2017 sebesar USD 81,90 /ton
  • April 2017 sebesar USD 82,51 /ton
  • Mei 2017 sebesar USD 83,81 /ton
  • Juni 2017 sebesar USD 75,46 /ton
  • Juli 2017 sebesar USD 78,95 /ton
  • Agustus 2017 sebesar USD 83,97/ton

Rata-rata Harga Batubara Acuan Januari 2017 hingga Agustus 2017 adalah USD 82,02/ton.

Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara jangka tertentu (term) yaitu: penjualan batubara untuk jangka waktu 12 bulan atau lebih maka harga batubara mengacu pada rata-rata 3 Harga Patokan Batubara terakhir pada bulan dimana dilakukan kesepakatan harga batubara dengan faktor pengali yaitu: fakor pengali 50% untuk Harga Patokan Batubara bulan terakhir, faktor pengali 30% untuk Harga Patokan Batubara satu bulan sebelumnya, dan faktor pengali 20% untuk Harga Patokan Batubara dua bulan sebelumnya. (Parlin Sitinjak)

JAKARTA - Pemerintah mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengatasi pemanasan global (Global Warming) dan Perubahan Iklim. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai warga Bumi untuk turut berperan serta mengatasi pemanasan global tersebut mulai dari menggunakan sumber-sumber energi yang ramah lingkungan dan menggunakan energi secara bijaksana. "Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan ini menjadi ruang hidup yang lebih baik, karena ini 'kan one planet, one life, mimpinya orang masing-masing, tapi planetnya 'kan cuma satu," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan di acara Religion for Peace Asia Interfaith Youth Peace Camp, Jumat (15/12). Acara yang diselenggarakan oleh Pemuda Muhammadiyah bekerja sama dengan Religions for Peace Asia and Pasific Youth Interfaith Network ini diikuti 68 Peserta dari 17 negara Asia dan Pasifik. Acara tahunan ini merupakan forum dialog antara anak muda dari berbagai agama se-Asia. Para peserta saling berdialog untuk membicarakan berbagai masalah yang terjadi di Asia. Tema yang tahun ini yaitu 'Raising Awareness on Climate Change: Gotong Royong for Our Earth'. Sesuai tema yang diusung dalam forum, Jonan mengungkapkan hasil dari pertemuan One Planet Summit yang dihadirinya di Paris, Perancis, Selasa (12/12) lalu. Jonan menegaskan komitmen dan capaian Pemerintah Indonesia untuk mensukseskan Paris Agreement. Dalam Conference of the Parties (COP) 21 di Paris, Perancis, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerja sama internasional. Komitmen tersebut diukur dari proyeksi Business as Usual (BAU). Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut Pemerintah melakukan berbagai langkah-langkah strategis antara lain, menargetkan penggunaan energi terbarukan (EBT) sebesar 23% di tahun 2025. "Pada tahun 2015 Indonesia menghadiri COP 21 di Paris. Presiden Indonesia berkomitmen untuk menggunakan 23% energy mix dari energi baru terbarukan pada 2025. Jangka waktu tersebut diperlukan agar pemerintah mempunyai waktu yang cukup untuk membangun pembangkit-pembangkit yang ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga gas. Kami tidak bisa menghentikan pemanasan global dunia, namun setidaknya kita bisa mengurangi efek kenaikan pemanasan global di Indonesia, sebisa mungkin. Jadi itulah mengapa kami berkomitmen untuk 23% energi mix kita pada tahun 2025," tambah Jonan. "Ini adalah kontribusi kami untuk mengurangi emisi di sektor energi. Kami mencoba mengurangi emisi listrik dari non listrik dengan melakukan penggunaan energi yang efisien, penghematan, teknologi yang bersih, pengalihan bahan bakar, dan reklamasi bekas tambang," lanjut Jonan. Mengurangi emisi karbon adalah upaya yang akan terus dilakukan pemerintah, melakukan penghematan 1% setiap hari hingga tahun 2030, akan berdampak signifikan. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan energi listrik, dan pada waktu yang bersamaan juga mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. "Intensitas listrik harus dikurangi 1% setiap hari, ini mudah, matikan lampu jika tidak digunakan, matikan komputer jika tidak dipakai, matikan AC jika tidak digunakan, dan gunakan peralatan hemat energi. Kami mencoba mengurasi emisi karbon dari listrik sebesar 156 juta Ton karbon sampai 2030," imbuh Jonan. Sebagai penutup Jonan meminta kepada para pemuda peserta Relegion for Peace Asia Interfaith Youth Peace Camp untuk bersama-sama menyelamatkan bumi ini dengan menggunakan energi secara bijaksana dan menggunakan sumber-sumber energi yang lebih ramah lingkungan. "Jika anda berjuang untuk climate change dan berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, anda harus yakin pada satu hal baik. ini adalah usaha bersama untuk melayani kebutuhan bersama," tutup Jonan.

BELITUNG - Harapan masyarakat Pulau Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk bisa menikmati layanan listrik non-stop selama 24 jam akhirnya terwujud. Kondisi ini setelah penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Selat Nasik menjadi sekitar 1.800 kilo Watt (kW) dari sebelumnya hanya 390 kW.

Menyambut kehadiran pelayanan listrik secara penuh ini, Kepala Desa Nasik, Joni Arsah mewakili masyarakat pulau tersebut menyampaikan terimakasihnya kepada Pemerintah dan PT PLN (Persero), warganya kini bisa menikmati listrik 24 jam non stop.

"Awalnya listrik nyala jam 6 sore, matinya jam 6 pagi. Sekarang sudah menyala terus. Masyarakat merasakan sangat berterima kasih bahwa listrik hidup 24 jam dari program Pemerintah melalui Listrik Perdesaan," syukur Joni di depan tamu yang hadir pada seremonial penyalaan listrik 24 jam di Desa Nasik, Sabtu (16/12).

General Manager PLN Wilayah Bangka Belitung, Susiana Mutia, pada kesempatan tersebut mengatakan peningkatan kapasitas PLTD Selat Nasik terjadi setelah adanya penambahan generator sebanyak enam buah. "Kami menambah kapasitas generator sebanyak 6 X 200 kW. Kami juga masih punya generator lama sebesar 580 kW," ujarnya.

Ia menyampaikan, dengan kapasitas tersebut, maka sebanyak 2.162 pelanggan dapat menikmati listrik tanpa harus menunggu malam datang. Penambahan kapasitas tersebut disertai dukungan infrastruktur kelistrikan lainnya, meliputi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sepanjang 18,720 kms, Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sepanjang 0,1 kms, Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 11,670 kms, dan 10 unit gardu.

Pelayanan listrik 24 jam ini nantinya diharapkan dapat berdampak pada produktivitas masyarakat dan membantu pergerakan perekonomian. "Kalau sebelumnya beban puncak 160-180 kW, sekarang 280-300 kW di malam hari. Sementara di beban siang itu 150 kW," jelas Susi.

Lebih lanjut, Susi berharap sisa kapasitas sebesar 800an kW bisa dimanfaatkan untuk menarik para investor guna membangun cold storage (pendingin ikan) dan juga aktivitas ekonomi lain, termasuk pariwisata. "Ini sangat mengharapkan dukungan Bapak Bupati dan jajarannya," pungkas Susi.(NA)

Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki tugas untuk menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan, serta survei geologi. Badan Geologi juga menyimpan sebagian besar dokumen hasil penyelidikan mineral dan geologi dari berbagai pelosok wilayah Indonesia, berupa pustaka (laporan, terbitan, peta) dan perconto (batuan, mineral, fosil). Selain menyimpan dokumen hasil penyelidikan dan pemetaan geologi, juga mewarisi dan merawat semua dokumen hasil penyelidikan dan pemetaan geologi dan bahan tambang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendahulunya.

Sepanjang tahun 2016, Badan Geologi telah merekomendasikan 9 wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK migas) dengan fokus di bagian timur Indonesia dan sebagian besar berada di daerah frontier (perbatasan). Kegiatan dilakukan di Sulawesi (WK Tomini Bay V, WK Balantak, West Morowali, Tomori dan WK Enrekang) serta Papua (WK Akimeugah dan WK Memberamo) yang masih memiliki cekungan-cekungan sedimen yang berstatus kekurangan data. Penemuan rembesan migas menunjukkan adanya potensi pada daerah tersebut. Sementara di Kalimantan bagian utara (WK South Bengara dan WK Sebatik) berada di daerah onshore). Dengan adanya penambahan data dan analisa dapat diusahakan penemuan cadangan baru.(AS)

Pada tahun 2017, sebanyak 15 target telah ditetapkan, meliputi 3 lokasi survei kemigasan, 9 lokasi WK migas, dan 3 lokasi akuisisi seismik 2D marin, di Arafura, Selaru dan Pulau Buru. Dari ketiga jenis kegiatan tersebut, akuisisi seismik 2D telah tercapai 100 persen pada semester I ini, sementara survei kemigasan maupun rekomendasi WK migas sama-sama telah mencatatkan pencapaian sebesar 55 persen.

Kegiatan penelitian dan penyelidikan WK migas difokuskan pada undrilled basins untuk menambah data dan mencari penemuan baru, serta diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan investor pada lokasi-lokasi baru. Sedangkan pada no discovery basins diupayakan pengembangan konsep dan metode baru. Penambahan data baru seperti seismik 2D juga dilakukan pada cekungan yang masih kurang datanya untuk mencari potensi baru.

Melalui kegiatan pengambilan dan pengumpulan serta pengolahan data seismik 2D, diharapkan dapat memberikan informasi baru dan akurat, sehingga dapat memberikan deskripsi potensi migas yang sesungguhnya. Kegiatan ini mendukung dan mempercepat rencana pembukaan WK migas baru yang bernilai jual tinggi karena didukung oleh ketersediaan data yang memadai, sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko eksplorasi.

Selain itu, untuk kegiatan nonmigas, sepanjang tahun 2016, dari 52 rekomendasi wilayah, 16 di antaranya merupakan wilayah prospek panas bumi, 13 wilayah prospek batubara dan 23 wilayah prospek mineral telah dilakukan dan ditindaklanjuti direktorat teknis terkait. Tahun ini, untuk eksplorasi mineral, batu bara dan panas bumi, dari target 52 wilayah, 34 wilayah atau 65% sudah digarap.(AS)

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) dan

Unit Geomin PT ANTAM (Persero) Tbk melakukan

Penandatangan Nota Kesepahaman tentang Penyelidikan dan Pengembangan di Bidang Geologi, di kantor PSDMBP Bandung, Jumat (6/10).

Naskah Perjanjian Kerja Sama Teknis ini ditandatangani Kepala PSDMBP Hedi Hidayat dan General Manager Unit Geomin PT ANTAM, Eko Martias. Dalam kerja sama ini disepakati adanya kajian bersama yang didukung kegiatan survei untuk memperoleh data primer, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua pihak.

Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan suatu wilayah prospek yang berpotensi tinggi mengandung potensi bijih emas, serta dapat dikembangkan lebih lanjut.

"PT. ANTAM (Persero) Tbk mengharapkan adanya penemuan cadangan bijih emas baru dengan mengembangkan teknologi serta konsep-konsep eksplorasi dengan bekerja sama serta membangun lingkage antara industri dengan pemerintah," ungkap Hedi Hidayat.

Wilayah kajian ini mencakup seluruh Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan wilayah bekas Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Kontrak Karya (KK) yang telah memiliki indikasi geologi. "Namun, tentu saja ada wilayah prioritas atas informasi awal yang dimiliki kedua pihak seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Halmahera - Maluku dan Sumatera Utara," terang Hedi.

Nota kesepahaman antara PT. ANTAM (Persero) Tbk dengan Badan Geologi bermula pada tahun 2011 - 2016. Kegiatan yang telah dilakukan berupa sharing knowledge eksplorasi mineral zirkon di Kalimantan Barat. Terakhir, Badan Geologi dan ANTAM telah memperpanjang Nota Kesepahaman kerja sama tentang Penyelidikan dan Pengembangan di bidang geologi yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2017 di Bandung.

Perjanjian Kerja Sama Teknis antara PSDMBP dengan Unit Geomin PT. ANTAM ini juga untuk menindaklanjuti perpanjangan Nota Kesepahaman di atas.

"Dalam pelaksanaan kegiatan ini, PSDMBP Badan Geologi juga akan melibatkan Pemerintah Daerah melalui Dinas ESDM Provinsi setempat, terutama dalam membantu akses data maupun lokasi survei," tutup Hedi.

Unit Geomin adalah salah satu unit operasi PT ANTAM (Persero) Tbk. Unit Geomin memiliki tugas utama mengelola dan mengembangkan kegiatan eksplorasi dan pencarian cadangan dan sumber daya mineral baru.